Kapolres TTU, Camat dan Tua Adat Tinjau Pilar Batas Tanah Polsek Biboki Utara yang Digugat Suku Mayor

Tribratanewsttu.com, KEFAMENANU - Kapolres Timor Tengah Utara (TTU), AKBP Eliana Papote, S.IK., MM, melaksanakan kunjungan kerja perdana ke Polsek Biboki Utara.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolres juga meninjau tanah milik Polres yang kini tengah digugat oleh Suku Mayor, yang diwakili oleh Stefanus Atok.

Pada kesempatan tersebut, hadir pula Kepala Desa di Kecamatan Biboki Utara, Camat Biboki Utara, Primus Hun, serta tokoh adat dari berbagai suku, termasuk Suku Manehat, Bukifan, Usboko, Monemnasi, dan beberapa suku lain yang berasal dari wilayah Lurasik.

Kapolres Eliana menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda NTT mengenai gugatan tanah Polsek Biboki Utara, yang rencananya akan segera dibawa ke Pengadilan Negeri Kefamenanu.

“Kami sudah bersurat ke Bapak Kapolda NTT terkait persoalan tanah Polsek Biboki Utara yang sementara digugat ini,” ungkapnya pada Jumat (21/02/2025).

Dalam diskusi bersama tokoh adat di Mapolsek Biboki Utara, Tua Adat Suku Usboko, Charles Usboko, memberikan penjelasan terkait status tanah tersebut.

Ia menyatakan bahwa ayahnya merupakan Penguasa Biboki dengan gelar Kaisar Biboki, dan bahwa orang Biboki memiliki tata cara yang sangat khusus dan beretika dalam membagikan tanah. Ia juga mengatakan, tidak semua orang bisa berbicara soal tanah.

"Pada tahun 2009, suku-suku sepakat untuk mengembalikan tanah bermasalah kepada tuan tanah. Kaisar Biboki kemudian melakukan pengukuran tanah pada 2013," katanya.

Charles Usboko menegaskan bahwa meski dirinya bukan ahli pertanahan, Kaisar Biboki bertugas menjaga tanah seluruh wilayah Biboki dan berperan dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut.

"Saya akan berbicara tentang masalah ini dengan Polres TTU untuk menghadapi tanah yang digugat oleh oknum-oknum tertentu," tegasnya.

Diketahui, Stefanus Atok, yang menggugat tanah tersebut, menuntut sejumlah pihak yang terlibat, termasuk Kapolri, Kapolres TTU, Kapolsek Biboki Utara, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten TTU, serta beberapa individu lainnya.

Gugatan ini menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa seluas 188.776 m² di Dusun 1, Desa Boronubaen Timur, Kecamatan Biboki Utara, merupakan warisan turun-temurun dari Suku Mayor, Suku Asuri, Suku Bei’luan, dan Suku Bu’ahan.

Para penggugat menuduh Polri telah mendaftarkan tanah tersebut untuk penerbitan sertifikat hak pakai dan hak milik tanpa izin dari mereka dan keluarga mereka.