Rakor Pelaksanaan Rapid Antigen di Polres TTU, Simak Hasilnya

Tribratanewsttu.com- Satuan tugas penanganan Covid-19 tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) pelaksanaan Rapid Diagnostic Tes Antigen dalam pemeriksaan Covid-19 di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang dilaksanakan di Mapolres TTU, Rabu (28/7).

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Vicon Polres TTU itu dimulai pukul 10.30 wita.  Dihadiri oleh Kapolres TTU AKBP Nelson Filipe Diaz Quintas, S.Ik, Dandim 1618/TTU Letkol Arm. Roni Junaidi S.Sos, Kepala dinas Kesehatan TTU Thomas Laka, S.Km., M.Kes, Kadis Kominfo TTU Drs. Kristoforus Ukat., M.M dan Kasubag Dal OPS Polres TTU, 

Turur hadir direktris RSUD Kefamenanu Dr. Theresia, Direktur RS Leona Kefamenanu, Kepala Klinik Santo Yosef Kefamenanu Kepala/Pemilik Klinik Prima Husada, Kepala/ Pemilik Klinik Laboratorium Auril Medika, Kepala Klinik Santa Maria Nirmala Kefamenanu dan Kepala/ Pemilik Klinik dr. Nining.

Dalam arahan, Kapolres TTU AKBP Nelson Filipe Diaz Quintas, S.Ik menjelaskan, semua pihak yang tergabung dalam satgas Covid-19 harus mampu berkolaborasi dan bekerjasama dalam tim.

Sementara itu, Dandim 1618 TTU Letkol Arm Roni Junaidi S.Sos menegaskan agar bisa dahulukan Sosialisasi Vaksinasi sehingga masyarakat bisa mempersiapkan diri sebelum melakukan vaksinasi, "Terikat dengan isolasi mandiri agar klinik swasta yang sudah melakukan rapid terhadap pasien dan dinyatakan positif agar segera ditindaklanjuti ke Satgas Covid-19 sehingga dapat di tangani secara cepat,"tegasnya. 

Kadis Kesehatan TTU Thomas Laka, S.Km., M.Kes dalam kesempatan, menjelaskan, laporan Rapid antigen dari klinik Swasta  kedepannya harus dilakukan kordinasi sehingga berjalan baik, "Agar klinik swasta terkait pemeriksaan Rapid antigen untuk selalu berkoordinasi dengan Satgas sehingga hasil pemeriksaan yang dinyatakan positif bisa ditangani secara baik,"tegasnya.

Dikatakannya, saat ini sedang diusulkan agar setiap Puskesmas ada stock Rapid.  Untuk Stok oksigen, setiap Puskesmas akan selalu laporkan, "Akan segera Rapid Antigen terhadap keluarga pasien yang dinyatakan positif  sehingga bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di TTU,"ungkapnya.

Kepala Dinas Kominfo TTU, Drs. Kristoforus Ukat., M.M, menjelaskan, kurang adanya saling komunikasi klinik Rapid antigen di klinik swasta, "Kami mengharapkan agar pemilik klinik Swasta ke depan berkomunikasi satu pintu agar keseluruhan masyarakat yang Rapid di klinik bisa terpantau dgn baik,"jelasnya. 

"Adanya pasien yang emergency baru dilaporkan, mungkin kita bisa laporkan pasien sebelum keadaannya darurat sehingga dilakukan penanganan secara cepat,"ujarnya.

Dari hasil rakor, telah disepakati kerjasama antara klinik Swasta, Puskesmas dan Rumah Sakit sehingga penanganan Rapid antigen  serta hasil Rapid untuk pasien positif bisa berjalan baik. Selain itu, peningkatan APD dan fasilitas RAPID di Puskesmas maupun RS yang angka pasien positif COVID-19 meningkat.

Yang terakhir adalah adanya laporan satu pintu agar memudahkan pengawasan serta pengiriman data ketingkat atas tidak mengalami kendala. Pada pukul 12.10 Wita giat selesai berjalan dengan aman dan lancar.

Buatkan Alur Penemuan Covid-19

Direktris RSUD Kefamenanu, Dr. Theresia pada kesempatan tersebut menyarankan agar dibuatkan alur penemuan COVID-19 dan masuknya pasien dari puskesmas atau klinik ke tempat karantina, sehingga, bisa diketahui secara jelas asal pasien dan grafik mana yang paling menonjol.

Dikatakannya, laporan Rapid sudah harus terpusat di Dinas Kesehatan sehingga pengambilan data terkontrol pada satu tempat, "Petugas yang menangani pasien harus coperatif sehingga ada pasien atau keluarga yang mengancam petugas kita bisa komunikasi dengan pihak keamanan untuk antisipasi terjadinya gangguan kamtibmas,"pintanya. 

"Isolasi mandiri sangat mengganggu keamanan petugas kesehatan , keluarga pasien sehingga kita semua bekerjasama untuk tidak terjadi seperti situasi kemarin,"kisahnya sembari meminta agar penyediaan APD dan fasilitas RAPID antara Lab klinik Swasta dan Puskesmas RS umum harus sesuai standar sehingga ketika ada pemeriksaan dari tingkat atas tidak disalahkan.