TTU Ditetapkan Sebagai Daerah Rawan Konflik Tinggi, Ini yang Akan Dilakukan Polres TTU

Tribratanewsttu.com - Kabupaten Timor Tengah Utara ( TTU ) akan menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) bersama dengan delapan kabupaten lain yang ada di Provinsi NTT pada tahun 2020 ini.

Sebelum pelaksanaan pilkada, Mabes Polri menetapkan daerah yang saat ini dipimpin oleh Bupati Raymundus Sau Fernandes sebagai daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi.

Atas penetapan status tersebut, Kapolres TTU AKBP Nelson Filipe Diaz Quintas,S.I.K menunturkan bahwa pihaknya akan total melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan pilkada dengan cara menggerakkan semua kekuatan yang ada.

Dijelaskan, penetapan tingkat kerawanan tersebut disebabkan karena beberapa tahun silam, ada kejadian dimana kantor KPUD sempat terbakar. Oleh karena kejadian tersebut, Polri kemudian menetapkan bahwa daerah tersebut memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.

" Karena pada tahun berapa itu, tahun 2015 kantor KPU terbakar. Karena itu, makanya Polri kemudian menetapkan sebagai daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi ," terangnya.

AKBP Nelson mengatakan, meski ditetapkan sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi, hal itu yang membuat dirinya bersama dengan anggota selalu berhati-hati dan berwaspada terhadap kemungkinan potensi konflik yang terjadi.

" Sehingga ketika pada saat pelaksanaan , kita dapat melaksanakan pengamanan yang baik maka daerah kita aman dari konflik ," ungkapnya.

Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya konflik, Polres TTU menggerakkan semua kekuatan yang ada untuk melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan pilkada.

" Anggota Polres TTU sekitar 400 orang lebih, kita kerahkan dua per tiga kekuatan sekitar 300 lebih anggota untuk mengamankan. Ditambah lagi dari TNI. Kita juga minta back up dari Polda dan polres di wilayah sekitar ," terangnya.

Kapolres TTU juga menambahkan, akan membangun sejumlah posko pengamanan di beberapa titik di dalam kota Kefamenanu, agar dapat memonitor setiap situasi saat pelaksanaan pilkada.